Archive for category: Uncategorized

Menurut Laman Jambi – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sarolangun menyerahkan dua anak dari komunitas Suku Anak Dalam (SAD) untuk menjalani rehabilitasi di Instalasi Napza RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun, Kamis (3/9/2026).

Penyerahan tersebut dilakukan setelah keduanya menjalani serangkaian pemeriksaan dan asesmen terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Langkah rehabilitasi dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Jambi.

Sebelumnya, petugas melakukan pemeriksaan urine terhadap 14 orang yang sedang menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan tindak pidana pengeroyokan dan pengerusakan. Dari pemeriksaan tersebut, dua anak dinyatakan menunjukkan hasil positif terhadap amphetamine dan methamphetamine.

Keduanya kemudian menjalani asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNNP Jambi pada Rabu (2/9/2026). Berdasarkan hasil asesmen, keduanya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi di Instalasi Napza RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain Sarolangun.

Kapolres Sarolangun AKBP Wendi Oktariansyah, S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba Polres Sarolangun AKP Fatur Rohman, S.H., mengatakan penanganan terhadap kedua anak tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil asesmen serta ketentuan yang berlaku.

“Karena yang bersangkutan masih anak-anak, kami mengedepankan penanganan sesuai ketentuan dan kepentingan terbaik bagi anak. Setelah dilakukan asesmen, keduanya direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi,” ujar AKP Fatur Rohman.

Berdasarkan keterangan awal yang diperoleh petugas, kedua anak tersebut mengaku pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama-sama pada Jumat (28/8/2026) di sebuah pondok kebun sawit di wilayah Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun.

Dalam pemeriksaan, keduanya juga memberikan keterangan mengenai asal narkotika yang dikonsumsi. Namun, informasi terkait identitas maupun pihak lain yang disebut dalam keterangan tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman petugas.

Menindaklanjuti rekomendasi TAT BNNP Jambi, personel Satresnarkoba Polres Sarolangun pada Kamis (3/9/2026) siang menyerahkan kedua anak tersebut kepada pihak Instalasi Napza RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain untuk mendapatkan penanganan dan rehabilitasi.

AKP Fatur Rohman menjelaskan, rehabilitasi merupakan salah satu bentuk penanganan bagi penyalahguna narkotika yang membutuhkan pemulihan. Menurutnya, proses tersebut diharapkan dapat membantu kedua anak tersebut meninggalkan penyalahgunaan narkotika dan kembali menjalani kehidupan secara lebih baik.

“Kami berharap proses rehabilitasi ini dapat membantu mereka untuk pulih dan tidak kembali menyalahgunakan narkotika. Kami juga mengingatkan masyarakat agar tidak mencoba-coba narkotika karena dampaknya sangat merusak, terlebih bagi generasi muda,” katanya.

Upaya rehabilitasi tersebut mendapat dukungan dari keluarga kedua anak. Keluarga turut mendukung penanganan yang dilakukan Polres Sarolangun bersama BNNP Jambi dan pihak rumah sakit serta berharap proses rehabilitasi dapat menjadi kesempatan bagi keduanya untuk memulihkan diri dan melanjutkan masa depan.

Kasat Resnarkoba juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkotika, khususnya terhadap anak-anak.

“Pengawasan dan kepedulian orang tua sangat penting. Jangan sampai anak-anak kita mengenal narkotika.
Apabila sudah terindikasi menyalahgunakan, segera dilakukan penanganan dan pendampingan agar dapat diselamatkan masa depannya,” pungkasnya.

Polres Sarolangun mengajak masyarakat, khususnya para orang tua, untuk meningkatkan pengawasan, komunikasi, dan kepedulian terhadap anak guna mencegah penyalahgunaan narkotika.

Penyerahan kedua anak ke Instalasi Napza RSUD Prof. Dr. H. M. Chatib Quzwain berlangsung aman dan lancar. Polres Sarolangun menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika, dengan tetap mengedepankan pendekatan humanis dan penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut Laman Jambi – Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Provinsi Jambi terus menjadi perhatian.

Bertempat di Hotel Nafiti Sarolangun, Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD) mengumpulkan puluhan pemangku kepentingan lintas sektoral diantaranya Pemerintah Kabupaten Sarolangun, DPRD Sarolangun, TNI, Polri, Dinas Sosial, Dukcapil, Tokoh adat, tokoh masyarakat, perusahaan yang tergabung dalam forum TJSL/CSR Sarolangun dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika itu bertajuk “Workshop Sinergitas Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam dan Penguatan FKPS-SAD”.

Agenda dua hari yang berlangsung pada 26–27 Agustus 2026 ini dirancang khusus untuk membedah akar persoalan mendasar yang selama ini dialami warga SAD.

Komunitas adat yang mendiami wilayah adat “Tanah Garo Pangkal Waris, Sungai Serengam Ujung Waris, dan Air Hitam Tanah Bejenang” tersebut kini menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang kian kompleks. Ini terjadi seiring menyusutnya potensi sumber daya hutan.

Walaupun secara Historis, Sosial dan Kultural kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas adalah wilayah hidup dan penghidupan Suku Anak Dalam (SAD). Wilayah ini erat kaitannya dengan nilai spiritual dan ekonomi sebagai wilayah berburu, meramu, menjaga jenis-jenis pohon tertentu dan aktivitas melangun. Keterbatasan Suku Anak Dalam terhadap akses terhadap sumber daya hutan dan sumber daya lahan.

Namun Hasil Hutan Bukan Non Kayu seperti Jernang, Getah Damar yang dulu primadona tidak lagi berharga. Bahkan hewan buruan juga sudah semakin sulit diperoleh. Persoalan lain adalah Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi Suku Andak Dalam sehingga minimnya pengetahuan tentang hukum dan administrasi pemerintahan. Serta keterbatasan Suku Anak Dalam pada akses layanan dasar pendidikan, kesehatan dan Utilitas Sosial.

​Berbagai program pemberdayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, korporasi, dan NGO telah dilaksanakan. Namun demikian, intervensi yang berjalan selama ini masih menghadapi sejumlah tantangan diantaranya, kegiatan masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Kegiatan belum tersusun melaui pembahasan lintas sektoral dan melibatkan para stakeholder secara menyeluruh. Sehingga kegiatan dilaksanakan belum sinkron atar antar-sektor dan lintas kewenangan.

Guna mewujudkan program pemberdayaan yang terintegrasi, adil, dan inklusif, kesenjangan implementasi program atau hasilnya kegiatan yang sudah ada belum menyelesaikan keseluruhan mendasar Suku Anak Dalam

Berbagai praktek baik sudah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Salah satunya yang dilaksanakan oleh Balai Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) bekerjasama juga dengan PT Sari Aditya Loka (PT SAL) dalam mendukung Zona Tradisional TNBD untuk menyediakan alternatif sumber penghidupan (livelihood) berbasis potensi lokal guna meningkatkan kesejahteraan Suku Anak Dalam. Dan juga menyediakan alternatif ruang hidup yang selaras dengan aturan pengelolaan kawasan TNBD.

​Agar skema pemanfaatan TNBD dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan dukungan dari parapihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun, serta kontribusi dunia usaha melalui Forum Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan (TJSL) Kabupaten Sarolangun.

Ketua panitia, Edi Endra memaparkan jika pada tanggal 25 April 2019 telah dinisiasi terbentuknya Forum Kemitraan Pembangunan Sosial Suku Anak Dalam (FKPS-SAD). Forum ini melibatkan unsur Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial RI dan Kementerian Kehutanan), Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Pemerintah Kabupaten Merangin, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO) dan Dunia Usaha.

Forum ini merupakan wadah koordinasi, komunikasi, dan sinergi berbagai pihak (pemerintah, lembaga, perusahaan, dan masyarakat) yang berdiri sejak Juni 2019 untuk mendukung pembangunan sosial dan kesejahteraan komunitas Suku Anak Dalam (Orang Rimba) di Provinsi Jambi.

​Perubahan sosial di lapangan yang dinamis menuntut adaptasi sosial Suku Anak Dalam (SAD). Hal ini menyebabkan kerentanan SAD terhadap ekploitasi ekonomi baik secara legal maupun illegal. Isu Kepatuhan Hukum dan isu Hak Azazi Manuisa menjadi penting untuk diperhatihatikan. Interaksi sosial dan ekonomi sering menimbulkan konflik sosial, ketidakpastian hukum, serta isu pelanggaran HAM. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya mitigasi dan penangganan konflik sosial berlandaskan HAM dan penguatan kepatuhan hukum bagi semua pihak.

​Oleh karena itu diperlukan kegiatan Workshop Sinergitifitas Program Pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) dan Penguatan FKPS-SAD. Guna mendiskusikan kebutuhan program untuk pemberdayaan suku anak dalam agar dapat menjadi rujukan rancangan program bagi Pemerintah Pusat, Taman Nasional Bukit Duabelas. Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Lembaga yang bergerak di isu pemberdayaan Suku Anak Dalam. Serta memperkuat peran dan fungsi Forum Kemitraan Pembangunan Sosial SAD (FKPS-SAD) sebagai wadah informasi dan membantu koordinasi dan sinergi parapihak dalam pemberdayaan Suku Anak Dalam (SAD) dan integrasi sosial-ekonomi komunitas SAD.

Katanya, selama ini, pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti jernang dan getah damar yang dahulu menjadi tumpuan ekonomi warga rimba, nilainya terus merosot. Di sisi lain, hewan buruan semakin langka. Ketersediaan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan (Adminduk) juga belum optimal menyentuh warga SAD, terutama di wilayah Kecamatan Air Hitam dan sekitar Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD).

​”Intervensi pemberdayaan yang berjalan selama ini masih kerap parsial dan belum sinkron antar-instansi. Beban tanggung jawab sosial perlu terdistribusi secara adil,” kata Edi Enda yang juga direktur Yayasan Prakarsa Madani (YPM).

Oleh karena itu, melalui kegiatan ini dukungan lintas pihak didorong agar skema pemanfaatan ruang hidup tersebut mendapatkan payung penguatan dari Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) Kabupaten Sarolangun, Pemkab Merangin, hingga kementerian terkait.

​Perubahan sosial yang cepat di lapangan menuntut proses adaptasi yang tidak mudah bagi warga SAD. Kerentanan terhadap eksploitasi ekonomi—baik legal maupun ilegal—sering kali memicu gesekan sosial dan ketidakpastian hukum di kawasan perkebunan dan hutan.

Sementara itu, Waki Bupati Sarolangun, Gerry Trisatwika yang membuka kegiatan itu sangat mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini.

Gerry menyampaikan bahwa tanpa adanya koordinasi yang padu dan komitmen yang kuat, program-program pemberdayaan yang dijalankan masing-masing instansi berisiko berjalan sendiri-sendiri sehingga dampaknya tidak optimal bagi warga SAD. Masalah & Advokasi Sosial

​”Jika setiap instansi atau lembaga melangkah sendiri-sendiri, program memang tetap terlaksana, tetapi dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Suku Anak Dalam tidak akan sebesar yang kita harapkan. Workshop hari ini menjadi momentum penting untuk menyatukan persepsi, mengidentifikasi persoalan di lapangan, serta merumuskan kebutuhan riil mereka agar program pemberdayaan lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” tegas Wabup Gerry.

Dalam kesempatan itu, ada beberapa point penting yang harus dijalankan untuk keberhasilan program ini kedepannya. Diantaranya sinergi Lintas Sektor yang Kuat dengan menghilangkan ego sektoral agar seluruh program jaring pengaman maupun pembangunan dari berbagai instansi saling terintegrasi dan memberikan dampak yang terukur.

Penguatan Data Faktual dan Akses Layanan Dasar, dengan memperbaiki sistem pendataan kondisi riil warga SAD di lapangan. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti fasilitas kesehatan, sanitasi yang layak, akses pendidikan, administrasi kependudukan (adminduk), hingga jaminan perlindungan sosial.

​Pendekatan Persuasif dan Partisipatif. Mengubah pola pemikiran dari sekadar menyediakan fasilitas menjadi pendekatan berbasis pelibatan aktif. Pemerintah dan mitra harus secara intensif bersosialisasi, merangkul, serta menghormati pandangan warga SAD dalam merumuskan kebijakan.

Kemudian mendorong Kemandirian Ekonomi. Selain memberikan bantuan jaring pengaman sosial seperti sembako, pemangku kepentingan bertanggung jawab merancang program ekonomi produktif agar warga SAD mampu mandiri secara ekonomi tanpa memicu konflik sosial.

Serta monitoring, Evaluasi, dan Penyusunan Grand Design: Mengingat FKPS-SAD telah terbentuk sejak lama, maka Pemkab Sarolangun memandang perlunya grand design yang jelas mengenai arah masa depan SAD, termasuk menetapkan target kuantitatif pendidikan—seperti jumlah anak SAD yang melanjutkan ke perguruan tinggi hingga sekolah kedinasan.

Wabup Gerry memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada jajaran panitia penyelenggara dan seluruh peserta yang hadir. Kehadiran lintas elemen ini dipandang sebagai bukti nyata kepedulian dan komitmen bersama terhadap keberlanjutan pembangunan Suku Anak Dalam di Kabupaten Sarolangun.

​”Saya berharap seluruh hasil diskusi dalam workshop ini tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan segera dieksekusi secara bergotong royong dengan visi dan misi yang sama demi kesejahteraan warga SAD di masa depan,” harapnya. (*)

Menurut laporan LAMANJAMBI.COM – Seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun mengalami sakit Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berada di Jalan Siliwangi.

Pria berinisial SR (38) itu kondisinya sedang mengalami goncangan kejiwaan yang cukup berat dan dikhawatirkan akan mengganggu warga yang lain.

Tak mau terjadi hal yang tidak diinginkan, warga langsung melaporkan kepada Heri, Staf Prakarsa Madani sekaligus Pendamping Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun.

Mendapat laporan itu, Heri langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi. Benar saja, saat itu kondisi SR tengah diamankan keluarga dengan mengikat kedua tangannya.

​”Setelah kami cek dan pastikan bahwa beliau memang membutuhkan penanganan medis khusus akibat gangguan jiwa, kami langsung berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun, Satpol PP, Puskesmas terdekat, serta Pemerintah Desa Bukit Suban,” ujar Heri.

Setelah koordinasi lintas sektor dilakukan, tim medis dari puskesmas setempat segera memberikan tindakan awal berupa obat penenang guna memastikan kondisi pasien aman sebelum dirujuk.

Selanjutnya, penanganan dilanjutkan dengan memboyong pasien menuju Kota Jambi menggunakan mobil operasional milik Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun.

​Proses evakuasi berjalan dengan aman dan terkendali hingga tim tiba di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Kolonel H.M. Syukri Jambi sekitar pukul 19.00 WIB.

​”Alhamdulillah, perjalanan dari lokasi hingga ke RSJD Jambi berjalan lancar tanpa kendala apa pun. Saat ini pasien sudah mendapatkan perawatan medis yang layak di rumah sakit jiwa,” pungkas Heri.

​Upaya cepat tanggap ini merupakan bentuk sinergi antara dinas sosial, pendamping komunitas adat, tenaga medis, dan pemerintah desa dalam memberikan pelindungan serta layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga Suku Anak Dalam. (*)

Menurut laporan LAMANJAMBI.COM – Dinas Sosial Kabupaten Sarolangun mencatat dari 10.480 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), ada sebanyak 20 KPM terdata merupakan warga Suku Anak Dalam (SAD).

Jumlah warga SAD yang menerima bantuan PKH ini berasal dari Warga SAD di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, yang terdata per Desember 2024.

Kadis Sosial Sarolangun Drs Muhammad Idrus melalui Ketua Tim PKH Kabupaten Sarolangun Juwanto mengatakan hingga tahun 2026 ini tidak menutup kemungkinan jumlah penerima bantuan PKH dari warga SAD bisa bertambah.

”20 orang SAD di Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, per Desember 2024 menerima bantuan PKH, dan tidak menutup kemungkinan jumlah bertambah tahun 2025 dan tahun 2026, tetapi tidak signifikan sekitar paling banyak 10 keluarga penerima manfaat (KPM),” kata Juwanto, Senin (20/7) saat dikonfirmasi media ini.

Juwanto menjelaskan penerima bantuan PKH ini merupakan merupakan warga yang tidak mampu yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang ada di Kementrian Sosial Republik Indonesia.

“Jelas, penerima harus masuk dalam data DT-SEN,” katanya.

Untuk proses penyaluran bantuan PKH lanjut Juwanto, dicarikan setiap tiga bulan sekali dengan besaran tergantung jumlah anak yang masih sekolah mulai dari tingkat SD, SMP dan SMA. Serta di dalam keluarga ada ibu hamil dan anak Balita.

Secara umum penerima bantuan PKH ini, untuk anak SD Rp 225 ribu pertriwulan per satu orang, SMP Rp 375 ribu per triwulan per satu orang dan ada anak SMA tambah Rp 500 ribu pertriwulan. Ibu hamil bantuan PKH sebesar Rp 750 pertriwulan.

”Per tiga bulan sekali dicairkan lewat ATM bank BRI, bagi ibu Hamil wajib datang ke posyandu sebulan sekali. Kalau anak sekolah gunanya secara umum keperluan anak sekolah,” katanya.

”Untuk warga SAD, biasanya di titip ke jenang, karena penerima ini ada yang nomaden jadi yang mengkondisikan jernang. Dan warga SAD ini memang harus di urus,” katanya.

Tak hanya itu, untuk memastikan bantuan PKH ini tepat sasaran dan tepat guna, pihaknya setiap bulan melakukan verifikasi ke sekolah anak yang menerima.

Apabila anak yang bersangkutan ternyata tidak sekolah lagi, maka bantuan PKH akan dihentikan oleh Kemensos RI.

”Kami verifikasi ke sekolah, kalau tidak terdaftar di sekolah, maka PKH dihentikan oleh pusat tergantung verifikasi ke sekolah setiap bulan dan dilaporkan ke aplikasi pertriwulan. Tujuan pemerintah memberikan bantuan ini agar masyarakat terlepas dari kemiskinan,” katanya. (*)

Menurut laporan LAMANJAMBI.COM — Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Merangin terus berupaya mengoptimalkan pemberdayaan dan penyaluran bantuan sosial bagi warga Suku Anak Dalam (SAD).

Berdasarkan data terbaru, populasi SAD di Kabupaten Merangin saat ini tercatat sebanyak 1.129 jiwa yang tersebar dalam 344 Kartu Keluarga (KK). Angka ini dilaporkan terus bertambah seiring dengan pernikahan baru dan bertambahnya anggota keluarga di beberapa kelompok.

Pejabat Fungsional Pekerja Sosial Dinas Sosial Kabupaten Merangin, Azrul Affandi, mengungkapkan bahwa dinamika sosial dan ekonomi warga SAD saat ini sangat dinamis. Salah satu fenomena menarik yang menyita perhatian adalah munculnya kelompok SAD yang telah mandiri secara finansial.

​”Memang benar sebagian warga SAD saat ini sudah memiliki kemampuan finansial yang cukup mapan. Persentasenya sekitar 10 persen dari total populasi SAD yang ada di Merangin,” ujar Azrul.

​Meski beberapa SAD telah mencapai kemandirian ekonomi, Azrul menjelaskan bahwa ketimpangan finansial tersebut tidak menimbulkan gesekan atau dampak sosial negatif di internal komunitas SAD. Hubungan antar-warga tetap berjalan harmonis.

Namun demikian, terkait program graduasi atau pemberhentian bantuan sosial secara mandiri bagi warga SAD yang telah mampu, Dinsos mengaku belum dapat menerapkannya.

​”Untuk program graduasi secara mandiri saat ini belum ada. Warga SAD yang sudah mapan sekalipun masih tetap berharap mendapatkan bantuan dan perhatian dari pemerintah,” tambahnya.

Disisi lain, hubungan kemitraan antara warga SAD dengan pihak korporasi swasta, khususnya sektor perkebunan di Merangin, Azrul menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada bentuk kerja sama kemitraan ekonomi yang bersifat jangka panjang atau struktural.

Sejauh ini, kontribusi korporasi swasta seperti PT SAL dan PT KDA baru terbatas pada penyaluran bantuan sosial dasar.

“Bantuan tersebut berupa jaminan hidup (jadup) seperti pemenuhan kebutuhan sembako serta bantuan perlengkapan sekolah bagi anak-anak SAD,” imbuhnya. (*)